Mendagri Nilai Interoperabilitas UU SDI Bantu Pembangunan Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menilai interoperabilitas dalam Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia (SDI) dapat menjawab kebutuhan pemerintah daerah (Pemda) terhadap keterhubungan data untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Melalui interoperabilitas, sistem elektronik dan aplikasi yang dikelola masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dapat saling terhubung dan bertukar data secara otomatis. Integrasi tersebut dinilai dapat membantu Pemda menyusun rencana pembangunan di tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis (5/11).

"Ada satu missing link (koneksi antardata K/L) di situ. Sehingga kalau kami berpendapat, satu data ini mungkin fokusnya di interoperabilitas itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).