Belum Restui DKI Terbitkan Obligasi, Kemenkeu: Risiko Bunga Tinggi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai keputusan terhadap wacana penerbitan obligasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta usai pertemuan antara Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (27/10/2026).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti yang turut serta dalam pertemuan Suahasil dan Pramono memberikan sinyal bahwa belum ada keputusan khusus terkait rencana penerbitan obligasi daerah alias municipal bond untuk DKI Jakarta.

"Mengingat kondisi geopolitik dunia serta melihat kondisi ekonomi makro global saat ini, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat suku bunga yang harus ditawarkan," ujar Nufransa kepada CNBC Indonesia, Rabu (28/10/2026).

Ia pun mengatakan, Kemenkeu telah menawarkan beberapa alternatif pembiayaan lain bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mempertimbangkan tingginya risiko tingkat suku bunga yang harus dibayarkan di tengah kondisi dunia saat ini. Meski demikian, ia belum mendetailkan alternatif pembiayaan itu.

"Kemenkeu menawarkan beberapa alternatif pembiayaan bagi Pemda DKI sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit," ucapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah pusat mengenai obligasi daerah.

Hal ini disampaikan usai Pramono bertemu dengan Suahasil. Kendati demikian, Pramono enggan mengelaborasi lebih lanjut pembahasan mengenai penerbitan obligasi daerah, termasuk soal nominalnya. Dia hanya menjelaskan akan sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah pusat.

"Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat," ujar Pramono.

Wacana mengenai penerbitan obligasi daerah setidaknya sudah bergulir sejak Agustus 2026. Pada Agustus 2026, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan penerbitan obligasi akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Perinciannya, obligasi yang diterbitkan senilai Rp4,2 triliun pada 2027; sedangkan Rp1,3 triliun sisanya pada 2028.