Krisis Global Tak Kunjung Usai, Alarm Keras untuk Bijak Pakai Energi

Krisis di Timur Tengah yang memengaruhi pasar energi global belum juga usai. Perang Iran dan AS yang membuat jalur minyak Selat Hormuz tak lagi jadi jalur aman, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Kini ditambah dengan meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan milisi Houthi. Jalur minyak di Bab el Mandab kini juga terganggu. Imbasnya, alih-alih turun, harga minyak mentah dunia malah terus naik. Hal ini membuat seluruh negara di dunia kini mulai berpikir dua kali untuk menjual minyak. Mereka lebih memilih untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri. China, misalnya, telah mengetatkan keran ekspor produk bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 Oktober lalu.

Sejumlah kilang di Negeri Tirai Bambu dilaporkan menghentikan pengiriman produk minyak ke berbagai wilayah di luar Hong Kong dan Makau sampai ada instruksi lebih lanjut dari Beijing.

Keputusan tersebut diambil lantaran Pemerintah China kembali memprioritaskan keamanan pasokan energi di dalam negeri.

Antisipasi pemerintah akan kebutuhan pasokan

Mengantisipasi kebutuhan dalam negeri, Pemerintah mengubah cara Indonesia membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Tujuannya, memperkuat kepastian pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu sebagai babak baru dalam sistem pengadaan energi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, Senin (26/10/2026).

"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil.