Pemerintah Gratiskan Pendaftaran 19 Jenis Hak Cipta, Ini Daftarnya

Pemerintah menggratiskan biaya layanan pendaftaran untuk 19 jenis hak cipta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut langkah ini diambil untuk menindaklanjuti usulan dari masyarakat agar tidak ada lagi biaya pendaftaran hak cipta.

Supratman menjelaskan setelah ada usulan itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dilakukan perubahan terhadap besaran layanan hak cipta menjadi nol rupiah atau gratis.

Menurutnya, selama ini biaya layanan pendaftaran hak cipta diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Alhamdulillah lewat Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK/AG/2026 tanggal 21 Oktober tahun 2026, maka pencatatan ciptaan dan hak terkait menjadi nol rupiah," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (26/10).

Oleh karenanya, Supratman berharap dengan adanya kebijakan baru ini masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan hak cipta yang dimiliki. Terlebih, ia menyebut hak cipta bagi sebuah karya bisa bernilai ekonomis bagi pemiliknya.

"Ini adalah bentuk komitmen bahwa negara ingin agar ekosistem terkait dengan hak cipta ini itu betul-betul bisa terbangun," tuturnya.

Ia mengakui dengan dihapuskannya biaya layanan hak cipta akan berpotensi mengurangi besaran PNBP untuk negara. Kendati demikian, ia meyakini hal itu dapat tertutupi dengan peningkatan pendapatan dari sektor pendaftaran hak paten.

"Mudah-mudahan nanti di tahun 2027 yang seharusnya meningkat dari hak cipta, kita akan mendorong agar lisensi terkait dengan paten bisa kita tingkatkan," jelasnya.

"Jadi nanti dari paten yang merupakan sumber penerimaan PNBP terbesar di Kementerian Hukum, khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu bisa terpenuhi di sana," imbuhnya.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga turut menerapkan tarif nol rupiah untuk pemblokiran situs bajakan. Ia lantas mengimbau masyarakat yang karyanya diduplikasi tanpa izin untuk dapat mengajukan melakukan pemblokiran ke Kemenkum.