Komisi I DPR Jelaskan Aturan Pengerahan TNI Saat Unjuk Rasa

Komisi I DPR menjelaskan aturan pengerahan prajurit TNI dalam unjuk rasa yang tengah menjadi sorotan usai demo mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10).

"Dalam konteks penanganan konflik sosial, ada prosedur yang harus dilalui sebelum TNI dilibatkan," kata anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin lewat keterangan tertulis, Kamis (29/10).

Dia menuturkan pelibatan TNI dalam pengamanan unjuk rasa tak bisa dilakukan sembarangan. Dalam konteks unjuk rasa yang berpotensi konflik, Hasanuddin menyebut pelibatan TNI mengacu UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS).

Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015, menyebutkan aturan tentang pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Menurut dia, pengerahan prajurit TNI harus didahului permintaan kepada Presiden oleh pemerintah daerah setempat.