Wamenkum Sebut Hubungan Hukum Utang-Piutang Bisa Jadi Perkara Pidana

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara penerima utang atau pinjaman (debitur) dan pemberi utang atau pinjaman (kreditur) berpotensi berkembang menjadi perkara pidana. Ia menekankan pada kasus yang terdapat unsur penipuan.

Hiariej menjelaskan penipuan menjadi peristiwa hukum yang memiliki dimensi perdata sekaligus pidana karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kita tahu persis bahwa sebenarnya yang terjadi antara debitur dan kreditur itu adalah suatu hubungan hukum keperdataan, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan, hubungan hukum keperdataan ini lalu menjadi suatu peristiwa pidana," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11).