'Jalan Buntu' Gibran Buktikan Ijazah di Meja Hijau

Pendiri Pusat Studi Hukum Indonesia yang merupakan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak bisa lagi melanjutkan pembuktian keabsahan surat keterangan pendidikan setingkat SMA melalui jalur hukum, salah satunya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Jadi sebenarnya enggak bisa dilanjutkan juga, karena sudah ada putusan yang batal demi hukum itu. Batal demi hukum itu sudah sudah paripurna. Artinya, dalam hukum batal demi hukum itu artinya surat keterangan itu dianggap enggak pernah ada dengan segala akibat hukumnya enggak bisa ada juga," kata Bivitri lewat pesan singkat, Rabu (11/11).

Bivitri mengingatkan ada putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan pihak tergugat TUN tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK).