UU Ketenagakerjaan Baru Batasi Pekerjaan Outsourcing, Ini Aturannya

Pemerintah resmi memperketat aturan mengenai penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia.

Melalui regulasi anyar, perusahaan pemberi kerja tidak lagi bebas mengalihkan seluruh kegiatan operasionalnya kepada pihak ketiga. Nantinya, Perusahaan hanya diperbolehkan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk kegiatan jasa penunjang, atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 27 Tahun 2026, di mana perjanjian alih daya antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa wajib dibuat secara tertulis. Jasa pekerja outsourcing juga dibatasi untuk beberapa bidang.