Gabung OECD, Indonesia Masuk Klub Negara Maju 2-3 Tahun Lagi

Untuk itu, penguatan administrasi hukum menjadi salah satu pilar utama. Pemerintah berkomitmen membangun sistem yang transparan, memberikan kepastian hukum, serta mempermudah iklim usaha dan investasi.

Sebagai langkah nyata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mencatat telah mengelola data lebih dari 3,9 juta entitas korporasi hingga Agustus 2026. Data terpadu ini telah dimanfaatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga untuk kebutuhan perpajakan, perizinan, pengawasan usaha, hingga penegakan hukum.

Bahkan, pemanfaatan data via layanan Application Programming Interface (API) Ditjen AHU melonjak tajam hingga mencapai 60,8 juta hits sepanjang 2026, naik signifikan dari 17,2 juta hits pada 2025. Integrasi data ini diharapkan dapat memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan bagi para pelaku usaha.