Syarat Masuk OECD, Pemerintah Garap Aturan Penyuapan dalam UU Tipikor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengakui Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tindak pidana foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing. Sebagai langkah konkret, aturan tersebut kini sedang disiapkan melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi memenuhi persyaratan utama aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemenuhan regulasi foreign bribery menjadi salah satu tugas krusial pemerintah karena instrumen tersebut merupakan standar mutlak bagi calon anggota OECD.

“Kita belum punya, jadi ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing maupun regulator asing. Nah, itu yang sekarang sedang kita persiapkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).