Sudah Berusia 27 Tahun, UU Persaingan Usaha Direvisi demi Standar OECD
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9380302/original/028828000_1792666857-Menko_Bidang_Perekonomian_Airlangga_Hartarto-22_Oktober_2026b.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang telah berlaku sejak 1999 sebagai salah satu langkah kunci mempercepat aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah menargetkan penyelesaian pembaruan regulasi tersebut rampung pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa regulasi persaingan usaha saat ini sudah berusia lebih dari dua dekade sehingga memerlukan pembaruan agar selaras dengan dinamika pasar global. Proses revisi ini turut didorong oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan DPR RI.
“Karena persaingan usaha yang kita punya ini masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini sudah diajukan oleh KPPU dan bersama Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kutipan awal dari Liputan6, ditulis oleh Immanuel Christian. Hak cipta artikel milik penerbit.

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9332120/original/093938300_1787635708-ker4.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3510180/original/008174500_1626238886-000_9EW4ZH.jpg)