Satgas PRR Kejar Target Pemulihan Pascabencana Sumatera Rampung 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pemulihan yang dapat dilaksanakan pada 2026 rampung sebelum 31 Desember tahun ini.

Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut.

Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10), dan dipimpin Menko PMK Sugiono.

Tito menjelaskan, penanganan bencana telah melewati fase tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan jiwa. Tahapan itu kemudian dilanjutkan dengan masa transisi darurat sebelum memasuki proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai unsur kekuatan nasional, mulai dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, hingga pemerintah daerah.

"Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar," kata Tito.

"Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan," ujarnya.

Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak bencana mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, juga berangsur pulih.

Sejumlah layanan dasar, seperti pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan internet, relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas pun telah beroperasi. Meski demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.