Pramono Harap Demo 28 Oktober di Bundaran HI Berjalan Tertib

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap aksi demonstrasi yang rencananya digelar elemen gabungan masyarakat dan mahasiswa di kawasan Bundaran HI pada Rabu (28/10) siang hari ini berjalan baik dan tertib.

Pramono menekankan bahwa Jakarta merupakan kepemilikan bersama sehingga juga perlu dirawat bersama-sama. Ia menyebut demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat.

"Sebagai Gubernur Jakarta, saya berharap, sungguh berharap bahwa demo yang terjadi apakah hari ini atau selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik, tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan publik," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Terkait aksi yang akan berlangsung, dia memastikan tak berdampak pada kegiatan belajar mengajar sekolah.

"Hari ini belum ada PJJ (Pelajaran Jarak Jauh), jadi tetap masuk seperti biasa. Karena saya menaruh harapan dan berharap bahwa ekspresi demokrasi yang akan ditampilkan tetap berlangsung dengan baik-baik saja," ungkapnya.

Sehari sebelumnya, Pramono juga sempat menyampaikan bahwa ia berharap demonstrasi dapat berlangsung dengan nyaman. Ia juga menyinggung adanya penjagaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI.

"Saya berharap betul bahwa kepolisian dibantu dengan TNI dan tentunya kita semua menjaga agar besok demonstrasi yang terjadi di Jakarta, kalau memang ada, berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman aja," terang Pramono di Jakarta Utara, Selasa (27/10) malam.

Sejumlah aksi demonstrasi telah dijadwalkan untuk berlangsung di Jakarta pada Rabu (28/10). Sejumlah organisasi mahasiswa, seperti BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Diponegoro, hingga BEM Universitas Brawijaya akan melangsungkan Aksi #IndonesiaSadar di Bundaran HI pada pukul 14.00 WIB.

Aksi ini membawakan lima tuntutan untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Lima tuntutan tersebut berkaitan dengan penetapan status bencana nasional, perwujudan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan KKN, hingga penghentian militerisasi ruang sipil.