700 Ribu Badan Usaha Diblokir Imbas Tak Laporkan Pemilik Manfaat Akhir

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) masih memblokir sekitar 700 ribu badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO). Pemerintah memperketat pengawasan tersebut melalui integrasi data korporasi lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kepatuhan dunia usaha.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, jumlah badan hukum dan badan usaha yang diblokir telah turun dari sekitar 1,8 juta menjadi 700 ribu setelah pemerintah menerapkan kebijakan penertiban pelaporan pemilik manfaat.

“Dari 3,8 juta tadi yang dipaparkan oleh Dirjen AHU, awalnya kami sudah memblokir kurang lebih sekitar 1,8 juta badan hukum, termasuk di dalamnya adalah badan usaha yang tidak melaporkan BO-nya.