Yusril Duga Listyo Cs Mau Lumpuhkan Prabowo Melalui Penyadapan Ilegal

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa. Oleh karena itu, harus dicari kaitannya dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar terhadap presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

"Kaitannya untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi, membunuh presiden, ya menggulingkan pemerintahan. Tapi kita belum tahu tentang hal itu karena masih dalam tahap penyelidikan," ujar Yusril dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11/2026). Tapi dari hasil pemeriksaan saat ini, menurut dia, cukup untuk mengaitkan pasal makar terhadap para tersangka.