Wapres Gibran akan ambil langkah hukum di PTUN terkait polemik ijazah, Bakom membantah langkah itu saran presiden

Telah diterbitkan 2 November 2026Diperbarui 11 November 2026

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberinya saran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mendasari bantahannya dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Selasa (10/11).

Yusril mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," katanya dalam keterangan yang dikirim Rabu (11/11), dilansir dari Antara.