Ramai-ramai Bersuara soal Pemakzulan Wapres Gibran

Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut surat keterangan (Suket) atau ijazah pendidikan.

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.

Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).