Pemerintah Telusuri Alih Fungsi 554 Ribu Hektare Sawah

Pemerintah menyoroti indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 554.615 hektare sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan nasional.

Persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji status perizinan hingga kemungkinan pemberian sanksi sesuai ketentuan.

Pembentukan tim tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11).

Tim lintas kementerian dan lembaga nantinya akan menelusuri sejumlah aspek terkait alih fungsi lahan, mulai dari status perizinan, status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ketika alih fungsi terjadi, hingga jenis lahan sawah yang terdampak.

Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian, termasuk kemungkinan kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.