MK Diminta Batasi Pengecualian Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal

Dua masyarakat adat mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/11/2026).

Mereka yakni Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan, Putes Lekas dan Warga Kabupaten Kampar, Riau, Era Purnama Dewi.

Para pemohon meminta MK agar memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.