Langgar Aturan Lembur, Perusahaan Terancam Denda hingga Izin Dicabut

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan yang melanggar ketentuan kerja lembur dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 117, pemerintah mengatur konsekuensi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 116.

Persyaratan tersebut mencakup adanya persetujuan pekerja yang bersangkutan, perintah lembur dari pemberi kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital, serta batas waktu lembur maksimal empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, perusahaan dapat dikenai empat jenis sanksi administratif.