Langgar Aturan Baru Harga Beras-Minyak-Telur Bisa Dipenjara 7 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan terhadap harga pangan di pasaran. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), hingga harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terancam sanksi tegas, mulai dari denda administratif hingga pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HET, dan Harga SPHP pada sejumlah komoditas pangan. Surat edaran itu ditetapkan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).

Dalam aturan tersebut, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.