Iuran BPJS 188 Juta Warga Mau Dibayari Pemerintah, Ini Skemanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga 8. Dalam rancangan tersebut, beban pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) akan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, pemerintah pusat akan menanggung iuran masyarakat desil 1-4 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, masyarakat desil 5-6 akan ditanggung pemerintah kabupaten/kota melalui APBD, sedangkan desil 7-8 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa skema tersebut masih sebatas simulasi dan belum menjadi kebijakan final.