Indonesia Siapkan Tiga UU demi Gabung OECD

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan Indonesia telah memenuhi sekitar 80% persyaratan aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian tiga regulasi penting, yakni aturan foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap pengisian kuesioner dan misi pencarian fakta (fact-finding mission) oleh OECD. Pemerintah menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas tersebut pada 2027.

“Progres sementara ini secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).