DPR Disebut Sepakat Pakai Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah bersepakat bakal menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Menurut Khozin, sikap itu mencuat dalam pembahasan informal lintas fraksi di DPR.

"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat," kata Khozin jelang Paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11).

Khozin mengatakan fraksinya di DPR terus mempertimbangkan hak konstitusional yang lebih tepat menindaklanjuti putusan tersebut. Berbeda dengan hak angket yang digunakan untuk mendalami kebijakan pemerintah, hak menyatakan pendapat berguna untuk menyatakan pendapat terhadap masalah konstitusional.