Aturan-Syarat PHK Menurut Undang-Undang Baru, Bisa Batal Demi Hukum

Jakarta, CNBC Indonesia - Payung hukum baru terkait ketenagakerjaan di Indonesia resmi terbit setelah disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Payung hukum itu adalah Undang-Undang No 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU No 27/2026).

Presiden Prabowo Subianto menandatangani pengesahan Undang-Undang tersebut pada 28 Oktober 2026 lalu. Lalu diundangkan dan mulai berlaku pada hari yang sama, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 313 UU No 27/2026. Sementara pada Pasal 312 tertulis, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).