Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat DPR? Apakah Bisa Berujung Pemakzulan?

Puluhan anggota DPR RI telah menandatangani persetujuan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai tindak lanjut polemik syarat pendidikan pencalonan putra Joko Widodo tersebut di Pilpres 2024.

Tanda tangan dilakukan oleh sekitar 30 anggota DPR lintas fraksi. Namun, apa sebenarnya Hak Menyatakan Pendapat dan bagaimana pelaksanaan hak itu di parlemen?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR guna menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Dasar hukum hak ini diatur pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.