Airlangga: Indonesia Sudah Penuhi 80% Standar OECD

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tiga regulasi prioritas untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ketiga aturan tersebut mencakup pengaturan foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha yang ditargetkan selesai pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia telah memenuhi sekitar 80% persyaratan aksesi OECD. Namun, pemerintah masih perlu melengkapi sejumlah regulasi penting agar proses keanggotaan dapat berjalan sesuai target pada 2028.

“Progres sementara ini secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).