50 Kementerian Integrasikan Data Korporasi, Ini Dampak Buat Investor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat integrasi data korporasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi perbedaan informasi badan usaha, mempercepat pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat pertukaran data korporasi.

Integrasi tersebut menjadi penting karena informasi badan hukum dan badan usaha digunakan dalam berbagai layanan pemerintah, mulai dari perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan transaksi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keandalan informasi korporasi menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal,” ujar Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).